Arsip

Archive for the ‘KEMENSOS’ Category

Rumah Sosial Menuju Masyarakat Sejahtera

September 26, 2011 Tinggalkan komentar

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertingga

JAKARTA-Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, juga tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ke dalam lima isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, dan korban bencana. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial. 
Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklit Kesos) Kementerian Sosial Republik Indonesia DR Marjuki, M.Sc mengatakan, permasalahan sosial bangsa seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam upaya percepatan penanggulangan masalah-masalah sosial utamanya kemiskinan pemerintah atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antarlintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mencakup penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. 
Untuk itulah Presiden membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat) melalui Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Kementerian Sosial adalah pengemban amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan anggota dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dasar itulah yang mendorong Kementerian Sosial untuk menciptakan langkah nyata percepatan peningkatan kesejahteraan sosial. Langkah nyata tersebut tertuang dalam program prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. Hal ini sejalan dengan Kontrak Kinerja Menteri Sosial dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengamanatkan Kementerian Sosial untuk memprioritaskan usaha mengentaskan minimal 50 daerah tertinggal dari kemiskinan selama periode 2010 sampai dengan 2014. Pedoman pelaksanaan program prioritas ini terangkum dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor: 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.
’’Pemilihan 50 kabupaten daerah tertinggal tersebut tidak sembarangan. Disinkronkan dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial juga melakukan identifikasi, riset awal, dan meyakinkan pemerintah daerah, mana daerah (desa) yang menjadi prioritas,’’ ujar Marjuki kepada INDOPOS di ruang kerjanya, kemarin (26/9).
Dari 50 kabupaten tersebut dipilih satu desa di masing-masing kabupaten. Dari beberapa tahapan yang dilakukan, lanjutnya, sejauh ini ada dua desa di Kabupaten Sukabumi dan Garut yang dijadikan suatu model pelayanan desa sejahtera.’’Jadi desa sejahtera itu konsepnya rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta kemitraan dengan lembaga dan penguatan kelembagaan,’’ terang Marjuki didampingi Tati Nugrahati, kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial.
Di desa tersebut selanjutnya dibangun Rumah Sosial sebagai pusat pelayanan. ’’Kriteria sejahtera adalah berfungsi kegiatan rehabilitasi, berkaitan dengan bantuan dan kegiatan sosial, perlindungan sosial dan jaminan seosial, serta mampu membangun kemitraan dengan stake holder. Kalau empat ini masuk, berarti sejahtera. Sejahtera ini menjadi tujuan dari adanya Rumah Sosial yang dibangun di desa tertinggal,’’ terangnya.
Dari model yang diterapkan di satu desa di Sukabumi dan satu desa di Garut, lanjutnya, sejauh ini menunjukkan tren positif. ’’Dari Rumah Sosial itu, sudah terbentuk kelembagaan, validasi pelayanan. Yang melakukan ya masyarakat sendiri. Tumbuh kesadaran dan kebersamaan. Muncul kegiatan dari masyarakat, mereka membahas berbagai persoalan dan mengatasinya. Mereka juga sudah membangun kemitraan. Rumah Sosial itu sebagai pusat pelayanan sosial. Di sana ada berbagai kegiatan dan program,’’ terangnya.
Namun, bukan berarti tidak ada kendala. Masih perlu menyamakan pemahaman dan persepsi dan penguatan kapasitas pendampingan untuk mengurus Rumah Sosial. ’’Sekarang yang jadi model baru dua desa. Sampai 2014, 50 desa di 50 kabupaten. Harapan ke depan kegiatan-kegiatan Kementerian Sosial itu bisa direplikasikan secara positif. Kalau itu terjadi PMKS akan teratasi dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berkembang, sehingga masyarakat dapat sejahtera,’’ pungkasnya. (zul/adv)

Terbit di Koran harian pagi ibu kota INDOPOS Tanggal 27 September 2011

Iklan
Kategori:KEMENSOS